Sudah waktunya publik berhenti diam. Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh yang dipromosikan Presiden Joko Widodo sebagai simbol “kemajuan bangsa” kini dinilai Gerakan Rakyat sebagai simbol keputusan politik yang sembrono, gegabah, dan penuh risiko terhadap masa depan fiskal negara.
Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, menyatakan secara tegas bahwa proyek ini bukan sekadar salah urus—tetapi merupakan bentuk kebijakan yang “dipaksakan” atas nama prestise pemerintahan Jokowi tanpa mempertimbangkan realitas beban jangka panjang rakyat Indonesia.
“Keputusan Presiden Jokowi membawa proyek ini maju secepat keretanya, tetapi membiarkan beban utangnya berjalan lebih lama dari generasi kita. Ini kebijakan yang menggampangkan resiko negara dan meninggalkan bom waktu fiskal,” ujar Nandang dengan tegas.
Gerakan Rakyat mengungkap bahwa biaya proyek mencapai USD 7,27 miliar (±Rp120 triliun) dan bahkan bisa melonjak melebihi Rp130 triliun setelah bunga dan restrukturisasi pinjaman ke Tiongkok dimasukkan. Semua ini dijalankan saat Jokowi dengan yakin mengklaim proyek ini sebagai “lompatan peradaban.”
Tapi lompatan untuk siapa?
Untuk rakyat? Atau untuk ego politik penguasa saat itu?
Jokowi bisa meninggalkan jabatannya, meresmikan proyek, tersenyum di depan kamera, dan menjaga citra sebagai “bapak infrastruktur”. Namun, fakta yang disampaikan Gerakan Rakyat lebih pahit: utang proyek ini berpotensi harus dibayar hingga 60 tahun ke depan.
“Jokowi mungkin telah selesai menjabat, tetapi rakyat tidak dapat begitu saja selesai membayar. Utang ini tidak berhenti bersama berakhirnya masa kekuasaan,” kata Nandang.
Apakah adil? Proyek yang diputuskan satu rezim, tapi pembayarannya dipikul rakyat hingga generasi cucu mereka?
Ketika banyak daerah masih berjuang menjaga jalan desa agar tidak hancur akibat hujan, ketika jembatan darurat masih memakai batang kayu, dan ketika transportasi rakyat di pelosok tak pernah tersentuh modernisasi — pemerintah saat itu tetap memaksakan proyek kereta cepat hanya untuk satu kota ke kota lain yang jaraknya bahkan bisa ditempuh mobil.
Di titik ini, Gerakan Rakyat menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk “pemilihan prioritas yang keliru dan membahayakan logika keuangan negara.”
Gerakan Rakyat secara terbuka menuntut KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi penuh terhadap dugaan bancakan politik, cost overrun, serta potensi mark-up anggaran.
“Proyek Whoosh tidak boleh dibiarkan menjadi monumen tanpa pertanggungjawaban. Presiden Jokowi sebagai pengambil keputusan utama harus dimintai klarifikasi secara hukum dan politik,” tegas Nandang.
Proyek ini mungkin bergerak cepat di atas rel, tetapi dampaknya bisa perlahan menghantam APBN. Jokowi boleh berbangga bahwa “Whoosh sudah jadi”, tapi rakyat berhak mempertanyakan:
Gerakan Rakyat telah bersuara. Kini saatnya publik ikut bertanya: Apakah proyek ini lari cepat menuju masa depan, atau sedang menyeret bangsa ke jalur utang tak berujung?
