Ketika masa jabatan seorang pemimpin pemerintahan mendekati akhirnya, kita sering melihat bagaimana mereka sibuk mencari penggantinya atau bahkan turut serta dalam promosi calon baru. Namun, di balik tindakan-tindakan ini, terdapat lapisan-lapisan maksud yang tidak selalu transparan. Artikel ini akan membahas lebih mendalam fenomena "cawe-cawe" politik, mengungkapkan tujuan tersembunyi yang mungkin ada di baliknya.
1. Menutupi Kejahatan
Beberapa pejabat negara mungkin menggunakan pencarian pemimpin selanjutnya sebagai alat untuk menutupi jejak kejahatan atau korupsi yang telah mereka lakukan selama masa jabatan. Dengan memastikan bahwa pemimpin baru adalah "orang mereka," mereka berharap dapat menghindari penyelidikan lebih lanjut.
2. Mengatur Pejabat Selanjutnya
Ada kasus di mana pejabat yang masih berkuasa berusaha mengatur pemilihan pemimpin selanjutnya agar mendukung calon yang akan menjadi "boneka" mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik tanpa harus secara resmi memegang kekuasaan.
3. Pertahankan Kekuasaan
Beberapa pejabat negara takut kehilangan pengaruh setelah masa jabatan mereka berakhir. Dengan mencari pemimpin selanjutnya yang dapat mereka kendalikan, mereka berharap dapat mempertahankan pengaruh mereka di pemerintahan.
4. Perlindungan Bisnis dan Kroni-Kroni
Pejabat yang memiliki bisnis atau koneksi dengan kelompok ekonomi tertentu mungkin ingin memastikan bahwa pemimpin selanjutnya tidak akan mengancam bisnis mereka atau mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu, presiden dan pejabat lainnya mencari calon yang akan melindungi kepentingan mereka.
5. Keluarga dalam Politik
Terakhir, ada situasi di mana pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dalam dunia politik dengan mendukung mereka menjadi pemimpin selanjutnya. Ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga.
Meskipun mencari pemimpin selanjutnya adalah bagian yang sah dalam sistem politik Indonesia, kita harus selalu berhati-hati terhadap praktik-praktik yang mungkin tersembunyi di baliknya. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan pemimpin yang dipilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu.
Tindakan Presiden Jokowi dalam melakukan "cawe-cawe" saat ini memunculkan pertanyaan tentang tujuan tersembunyi yang mungkin lebih terkait dengan kepentingan pribadi daripada kepentingan demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi ingin memastikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru akan tetap dikerjakan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) China, dengan menyewakan tanah seluas 34.000 hektar kepada warga negara China selama 190 tahun. Selain itu, syarat tambahan yang mengharuskan warga Indonesia mempelajari bahasa Mandarin telah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut.
Kedepannya, harus ada perhatian terhadap potensi dampak terhadap suku Dayak dan kelompok masyarakat pribumi lainnya, yang dapat mengalami isolasi, serupa dengan yang terjadi pada suku Aborigin di Australia. Selain itu, jika masa sewa selama 190 tahun terpenuhi, status warga negara Indonesia bisa menjadi pertanyaan serius. Secara keseluruhan, situasi ini menimbulkan keraguan terkait nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya bagi Indonesia.
