
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, buka suara soal tudingan yang menyebut dirinya sebagai salah satu penyebab banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Nama Ketua Umum PAN itu ramai diseret publik karena banyaknya pembukaan lahan hutan di Sumatera ketika ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2009-2014.
Tuduhan tersebut membuat Zulkifli mengaku heran. Dalam obrolannya bersama Denny Sumargo melalui program siniar, ia mengaku merasa tersanjung ketika dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
"Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasakah saya?," ujar Zulhas, sapaannya, dikutip pada Rabu (3/12/2025).
"Jadi kalau nanti banjir di Sumatera dan rusak, (disebabkan) Zulkifli Hasan. Nanti kalau di Kalimantan rusak (disebut karena) Zulkifli Hasan. Berarti, luar biasa itu penilaiannya terhadap kekuasaan saya kan?," tambahnya.
Tak berhenti sampai di situ, Zulkifli mengulang kembali bahwa dirinya merasa tersanjung dengan tudingan tersebut.
"Tentu saya tersanjung," tegasnya.
Zulhas kemudian menyinggung praktik pembukaan lahan hutan yang sudah terjadi jauh sebelum dirinya menjabat Menteri Kehutanan.
Ia menceritakan salah satu pengalaman ketika ingin memasuki kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, namun tidak diperbolehkan oleh warga.
Dikatakan Zulhas, saat itu ia menghadapi situasi sistem otonomi daerah, di mana kewenangan penerbitan izin pembukaan lahan sudah bergeser dari pusat ke kabupaten.
"Tambang itu kewenangan bupati, kebun kewenangan bupati. Terakhir, sudah menggunakan sistem konkuren," sebutnya.
Zulhas menjelaskan yang dimaksud sistem konkuren yaitu bupati menjadi pihak pertama yang melakukan kajian sebelum rekomendasi diberikan ke Menteri Kehutanan.
Ia juga mengingatkan bahwa eksploitasi hutan di Sumatera sudah terjadi jauh sebelumnya.
Kata Zulhas, sejak era Orde Baru, hutan menjadi sumber pendapatan negara setelah minyak mengalami penurunan.
"Jadi, memang Sumatera itu habis duluan. Di era kepemimpinan Orde Baru yang menjadi sumber pendapatan negara itu dari hutan," Zulhas menuturkan.
"Pertama kali kan kita mengandalkan minyak, begitu minyak habis lalu memanfaatkan hutan dan kayu. Hutan dan kayu ditebangi habis-habisan untuk pembukaan kebun sawit yang dibiayai oleh BI (Bank Indonesia)," sambung dia.
Zulhas juga menyebut pola pembagian lahan sawit berubah dari waktu ke waktu.
"Kemudian, lama kelamaan komposisi perkebunan berubah menjadi 100 persen milik pengusaha," terangnya.
Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa selama menjabat Menhut, dirinya tidak pernah memberikan izin pembukaan lahan hutan di Sumatera, kecuali satu izin di Riau yang kemudian ia revisi.
"Tapi waktu itu saya cabut dulu (izinnya). Karena ada lahan seluas 60 ribu hektare, saya bagi dua. Separuh saya bagikan ke pengusaha besar, sisanya ke rakyat," tandasnya.
Sebelumnya, Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali blak-blakan mengenai jejak kebijakan masa lalu Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, terkait pembukaan lahan sawit skala besar ketika menjabat Menteri Kehutanan.
Herwin menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang kini berujung pada banjir besar di Sumatera tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik yang membiarkan hutan dibabat habis.
Dikatakan Herwin, publik seharusnya tidak lagi dibuat bingung dengan narasi pembelaan yang menyebut bencana ini hanya faktor alam.
"1,64 juta hektare hutan diijinin dibabat oleh Zulkifli Hasan untuk kebun sawit, itu fakta," ujar Herwin kepada fajar.co.id, Rabu (3/12/2025).
Herwin menyebut bencana banjir yang menenggelamkan wilayah di Sumatera adalah akumulasi dari pilihan kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.
"Jadi gak perlu heran kalau hari ini Sumatera tenggelam," tukasnya.
Lanjut dia, banjir besar bukan kejadian misterius, melainkan akibat logis dari eksploitasi hutan yang dilakukan bertahun-tahun tanpa kendali.
“Banjir besar di Sumatera bukan misteri alam, itu cuma konsekuensi," Herwin menuturkan.
Ia mengatakan, bencana ini sebagai tagihan dari keputusan masa lalu yang mengorbankan hutan demi ekspansi perkebunan sawit.
“Tagihan dari keputusan masa lalu yang mengorbankan hutan demi ekspansi kebun sawit," tandasnya.
Herwin juga menyesalkan sikap Zulkifli Hasan yang terkesan lepas tangan dan enggan bertanggung jawab setelah dampaknya kini menghantam warga.
"Dan sekarang ketika gelondongan kayu hanyut sampai ke halaman warga, semua sibuk bilang, bukan salah kami," kuncinya.